PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP

LSM LPKSM-LKMCS

Kabupaten Pangangandaran Tentang Peraturan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup Menurut UU No. 32 Tahun 2009, Pengertian lingkungan hidup diperjelas lagi dengan pasal tentang pengendalian lingkungan hidup sebagai berikut:

"Pengedalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengedalian pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3 hal yaitu :

pencegahan,penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrument-instrument yaitu :

Kajian lingkungan hidup straegis (KLHS);

Tata ruang;

Baku mutu lingkungan hidup;

Kreteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup;

Amdal;

UKL-UPL;

perizinan;

instrument ekonomi lingkungan hidup;

peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;

anggaran berbasis lingkungan hidup;

Analisis resiko lingkungan hidup;

audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan."

Lingkungan Hidup Menurut UU Rl No.4 Tahun 1982 

             Lingkungan Hidup Menurut UU Rl Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

PERSETUJUAN INTERNASIONAL TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

              

            Indonesia termasuk dalam perjanjian: Biodiversitas, Perubahan Iklim, Desertifikasi, Spesies yang Terancam, Sampah Berbahaya, Hukum Laut, Larangan Ujicoba Nuklir, Perlindungan Lapisan Ozon, Polusi Kapal, Perkayuan Tropis 83, Perkayuan Tropis 94, Dataran basah, Perubahan Iklim - Protokol Kyoto (UU 17/2004), Perlindungan Kehidupan Laut (1958) dengan UU 19/1961.